PENGARUH KESETARAAN GENDER DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS KERJA DENGAN DUKUNGAN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DIKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN

Abstract

Dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan kesetaran gender pada seluruh jajaran kementerian dan Lembaga hingga ke perusahaan yang berada dibawah pengawasan mereka.Usaha ini cukup efektif dan telah memmberikan hasil yang signifikan dilihat dari perkembangan kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk mendapat peluang dan kesamaan penerimaan dalam pekerjaan ataupun pengakuan dalam tatanan masyarakat. Dalam konteks permasalah ini,  kesetaraan gender yang diangkat terkait dengan upaya peningkatan kinerja perempuan dengan keterbatasan secara fisik, yaitu fitrah sebagai wanita dalam hal masa nifas, masa kehamilan dan masa menyusui agar tetap optimal dalam melaksanakan pekerjaan, meniti karir dan kesempatan untuk menduduki jabatan struktural.Dalam hal ini memang perlu adanya campur tangan Pemerintah dalam bentuk kebijakan pada kementerian, sehingga keberhasilan perempuan mencapai target yang diharapkan dapat membuka peluang untuk bersaing pada peningkatan karir.  Kesempatan dan fasilitas yang memadai pada kementerian tentunya akan mendorong terbentuknya budaya kerja berkesinambungan yang seimbang dan maksimal secara gender sehingga prinsip keadilan dapat tercapai.

Penelitianinimenggunakanmetodekuantitatifmelaluipemberiankuesionerkepada para pejabatperempuanuntukmendapatkan data primer dari lapangan.  Selain itu didukung pula dengan data sekunder   yang diperoleh dari berbagai teori yang ada dan didukung data dari dokumen – dokumen yang diterbitkan kementerian sebagai laporan pelaksanaan kerja, terutama pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan KLHK sangat responsive terhadap prinsip – prinsip pengarusutamaan gender dan diterima sebagai tantangan positive untuk peningkatan optimalisasi kerja.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah menunjukkan formulasi kebijakan kementerian (KLHK) telah sangat baik terstruktur melaksanakan program pengarusutamaan gender yang telah diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional secara berkesinambungan dan berkeadilan.   Rumusan kebijakan tersebut mencakup perumusan masalah, agenda kebijakan, adopsi kebijakan, penetapan dan implementasi kebijakan yang responsive gender dengan menggunakan 4 elemen analisis: Gender Analysis Pathway, yaitu Akses, Manfaat, Partisipasi dan Kontrol